Sebelas Kerajaan Dukung Amandemen

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) belum kehabisan semangat untuk meloloskan amandemen pasal 22D UUD 45. Setelah digembosi Partai Demokrat dan Golkar, DPD membuktikan diri mampu meyakinkan sejumlah elemen masyarakat adat. 

Kemarin, tanggal 21 Mei 2007 pimpinan DPD yang terdiri atas Ginandjar Kartasasmita, Laode Ida, dan Irman Gusman menerima 12 dukungan keraton dan kesultanan se-Indonesia. Para bangsawan yang kini menjadi simbol budaya tersebut mendukung penguatan peran DPD, terutama dalam legislasi dan anggaran.

Dukungan 12 keraton itu bergeser dari target semula yang mematok 23 keraton. Meski demikian, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita mengaku tetap mengapresiasi dukungan tersebut. "Para raja itu representasi rakyat. Saat ini, bukan rakyat yang berdaulat, tapi partai politik," katanya di gedung DPD, Jalan Gatot Subroto, kemarin. 

Dia menegaskan, eksistensi parpol memang penting. Namun, asas demokrasi perlu ditopang infrastruktur politik lain untuk menciptakan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan. Ginandjar juga mendukung gagasan raja-raja se-Nusantara yang menghendaki diberlakukannya calon independen dalam pilpres, pilgub, serta pilbup.

Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dari Keraton Kesultanan Palembang Darussalam menyatakan, DPD merupakan representasi kekuatan daerah. Jika saat ini otoritasnya termarginalkan, kata dia, perlu ada peningkatan secara proporsional. "Daerah perlu diperhatikan, termasuk keraton-keraton di   daerah," ungkapnya. 

Dia mengajak raja se-Nusantara memperjuangkan kepentingan daerah. Mereka meminta agar MPR meninjau kembali pasal yang terkait dengan DPD. Mereka juga meminta diselenggarakannya siding umum MPR selambat-lambatnya akhir 2007. "Saat ini, pemerintah kurang memperhatikan daerah," tegasnya. 

Karena itu, Mahmud juga berencana menemui Presiden SBY untuk menyampaikan aspirasi.

Para Raja Dukung Penguatan DPD :

1. Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dari Kesultanan Palembang Darussalam
2. Gusti Kamboja dari Keraton Matan Tanjupura, Ketapang, Kalbar
3. AA Ngurah Brawida dan AA Ngurah Teguh K.S. dari Puri Agung Singoraja, Bali
4. PRH Winata Kesuma dari Istana Jambas, Kalbar
5. TH Lalu Putria W. dari Kedatuan Siledendeng, Lombok
6. Des Gusti Arman dari Keraton Suryanegara
7. PRA Arief Watadiningrat dari Keraton Kasepuhan Cirebon
8. Siti Maryam Salahudin dari Kesultanan Bima
9. Pangerah Muasjidinsyah dari Kesultanan Kutaringin
10. Lalu Pharmanegara dari Keraton Silendeang, Majelis Adat Lombok
11. Suhaimi dari Kesultanan Kutai

(Antara : aku/cak)